SK Rektor Unswagati Tentang Pembina Teknis UKM Dipersoalkan Mahasiswa

Cirebon, SETARANEWS.com -  SK Rektor Unswagati tentang pembina teknis UKM dipersoalkan para pengurus organisasi mahasiswa Unswagati.

Hal ini ditandaskan oleh Ketua UKM Seni Budaya Unswagati Nono Suryono kepada Setara News. Ia merasa berkeberatan atas SK Rektor tersebut. “Saya sudah melayangkan surat resmi ke rektor terkait hal ini. Kami meminta agar pembina teknis tersebut benar-benar sesuai dengan kompetensi bidang UKM kami. Kami menginginkan pembina teknis yang sesuai dan memiliki integritas. Jangan hanya pencantuman nama saja” Ujarnya.

Sebelumnya, pihak Universitas melayangkan surat keputusan Rektor Unswagati No : SKEP/012/UNIV/2013 tentang penetapan kembali pembina teknis unit kegiatan dan divisi kegiatan kemahasiswaan Unswagati per tanggal 08 Januari 2013. Didalam surat itu tertera daftar nama UKM berikut nama para pembina teknisnya.

Beberapa hari setelahnya pihak Universitas kembali menyebarkan surat ketetapan (SK) dengan nomor, perihal, dasar ketetapan  dan tanggal ditandatangani yang sama persis dengan surat yang sebelumnya disebarkan. Namun, dengan isi daftar nama pembina teknis yang berbeda alias berubah.

Kejanggalan ini, tentu saja menjadi perbincangan di kalangan pengurus organisasi mahasiswa terutama UKM. Presiden Mahasiswa Unswagati Ginanjar Saputra pun turut berkomentar “Pihak Universitas harus segera membuat pertemuan dengan seluruh UKM, sekaligus ajang media sharing tentang apa yang menjadi kebutuhan dan kemauan UKM tersebut.” tukasnya kepada Setara News via sambungan telepon.

Pihak Universitas ketika dihubungi yakni Wakil Rektor III Unswagati Amanan Drs., MSi., via seluler pada Kamis sore (24/1/1013) belum mengeluarkan peryataan resmi terkait hal itu, " kita lihat saja nanti besok" katanya.

Reporter : Kurniawan T Arief

Sejarah Sebutan ‘Indonesia’

Anda pasti mengetahui Indonesia, tapi apakah anda mengetahui asal-usul kenapa Negara ini dinamakan Indonesia? Kenapa tidak dengan nama yang lainnya?. Setara akan mencoba menelusurinya dalam edisi peringatan Sumpah Pemuda.

Cirebon (29/10) Indonesia, Negara kita saat ini yang sedang kita diami ternyata memiliki ragam sejarah yang sarat dengan misteri. Tidak hanya misteri teks proklamasi 15 agustus 1945 di Cirebon yang hilang, naskah hasil Kongres Pemuda yang dihilangklan oleh belanda, hingga nama dari Indonesia ini yang masih banyak orang belum mengetahuinya dengan persis. 

Foto : Ilustrasi

Ketika masa kolonial, kepulauan nusantara yang dahulu adalah eks wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit  merupakan wilayah jajahan belanda, dan unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlandsch-Indie (hindia -belanda). Karena ketika itu bangsa eropa hanya mengenal dan baru menyebut 3 jenis ras dari bangsa – bangsa di benua asia, yaitu ras India, Arab dan China. Inilah mengapa kemudian belanda menyebut Nusantara sebagai Hindia Belanda.

Suatu ketika, pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, JIAEA (Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia) yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Dua tahun setelah itu pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.

Baru pada JIAEA volume IV tahun 1850, halaman 66-74, George Samuel Windsor Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations (Pada Karakteristik Terkemuka dari Bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu-Polinesia). Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. 

Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis "Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi "Orang Indunesia" atau "Orang Malayunesia".

Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon (sebutan Srilanka saat itu) dan Maldives (sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa). 

Earl berpendapat bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.

Sedangkan dalam JIAEA edisi yang sama, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah Indian Archipelago (Kepulauan Hindia) terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Inilah awal lahirnya istilah Indonesia.

Kemudia pada tahun 1884, seorang guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826-1905) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel (Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu) sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. 

Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indië tahun 1918. Padahal pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan dalam majalah JIAEA yang terbit setengah abad sebelumnya pada tahun 1850.

Sebutan Indonesia di Tanah Air

Pada pertengahan abad 19 Eduard Douwes Dekker, yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah memakai nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan Indonesia, yaitu "Insulinde", yang artinya juga "Kepulauan Hindia" (dalam bahasa Latin "insula" berarti pulau). Nama "Insulinde" ini selanjutnya kurang populer, walau pernah menjadi nama surat kabar dan organisasi pergerakan di awal abad ke-20.

Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ketika Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda tahun 1913 ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Persbureau (ini adalah biro pers pertama yang menggunakan istilah Indonesia).

Nama Indonesisch (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan Indonesiër (orang Indonesia).

Bung Hatta, wakil Presiden RI ke satu dalam memoir yang ditulisnya pada 1979 menegaskan dalam tulisannya, "Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia-Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesiër) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya

Bung Hatta juga mendirikan Indonesische Vereniging , yang menerbitkan majalah dwibulanan Hindia Poetra, Hatta pengasuhnya.  Penerbitan Hindia Poetra itu kemudian menjadi praktek manjur bagi para intelektual muda itu menyebarkan ide-ide antikolonial. Dalam dua edisi pertama, Hatta menyumbangkan kritiknya akan sewa tanah industri gula di Hindia Belanda yang merugikan kalangan tani.

ketika Nazir (1924) memimpin Indonesische Vereniging, nama majalah Hindia Poetra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Ketika giliran Soekiman Wirjosandjojo yang memimpin (1925), nama Indonesische Vereniging resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Dan di tahun yang sama Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij)

Pada satu tahun sebelumnya, kemudian Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).Itulah empat organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. 

Setelah itu, 3 tahun sesudahnya nama Indonesia secara resmi dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa, dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 (kita mengenalnya dengan Kongres Pemuda), yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.

Kemudian dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, bersamaan dengan hengkangnya belanda maka lenyaplah nama "Hindia-Belanda". Setelah melalui masa sulit selama penjajahan Jepang, Lalu Pada tanggal 17 Agustus 1945, menyusul deklarasi Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno,maka paska itu lahirlah Republik Indonesia yang diakui secara kontitusional hingga sekarang. (Wan)

Kontroversi Pembentukan Provinsi Cirebon

LPM SETARA, Cirebon – Wacana pembentukan Provinsi Cirebon sejak terbentuknya Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) sampai sekarang tetap hangat dibicarakan oleh masyarakat.

            “Kami optimistis bisa segera merealisasikan harapan masyarakat Ciayumajakuning yang menginginkan memiliki provinsi sendiri karena kita sudah memiliki kelayakan sebagai suatu provinsi dan akan terealisasi ide tersebut pada tahun 2010. Apalagi potensi wilayah Cirebon yang sangat besar, sebagai penyumbang 58% PAD Jabar," ungkap Ketua Umum Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) Nana Sudiana. Inilahjabar.com, 13-11-11.

                “Gagasan pembentukan provinsi Cirebon saya kira itu gagasan yang terlalu dipaksakan, jika dasar fikirannya untuk peningkatan pelayanan dan atau kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Indramayu Sholahudin Umar.

            Karena apa, lanjutnya, pertama, kita harus telaah dan cermati fungsi dari Pemprof sendiri dalam konsep otonomi daerah, kedua, kita lihat sejauh mana dari daerah kota dan kabupaten Cirebon ini sudah mengembangkan dan menjalankan fungsi kepemerintahannya untuk mengelola dan mengatur daerahnya untuk mengelola dan mengatur daerahnya untuk kesejahteraan rakyatnya, ketiga, pembentukan sebuah prov sangat high cos (anggaran tinggi) dan itu justru memunculkan ketidak-efesiensian anggaran.

            Dari secuil penyampaian di atas, gagasan pembentukan prov. Cirebon tidak berlandaskan apapun. Hanya satu alasan yang membenarkan gagasan tersebut, yakni ini hanya hasrat elite-elite politik untuk melakukan shearing kekuasaan dan shearing anggaran,” ungkap sholahodin.

            Tanggapan yang serupa pun di paparkan oleh Presiden Mahasiswa Unswagati Ginanjar “saya dengan sangat keras menolak wacana pembentukan provinsi Cirebon. Kenapa demikian, jelas-jelas terbentuknya P3C tentunya yang akan merasakan imbasnya adalah rakyat jua. Buat mensejaterakan dalam ruang lingkup yang kecil saja tidak bisa, apa lagi ruang lingkup wilayah provinsi.

            Jelas sekali, lanjutnya, ini hanya kepentingan segelintingan segelintir orang yang ingin merauk rung kekuasaan yang lebih besar lagi di birokrasi dengan mengatasnamakan rakyat”.

            Berdasarkan penelusuran dokumen yang kami temukan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Cirebon DPRD Kota Cirebon menemukan kebohongan atas klaim Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C). Saat melakukan konsultasi ke Kemendagri dan DPR, pansus menemukan fakta, pengajuan Provinsi Cirebon belum diproses sama sekali. Padahal selama ini, P3C mengklaim berkali-kali, pembentukan Provinsi Cirebon sudah diagendakan bahkan diprioritaskan untuk dibahas di DPR. Soal kelanjutan pembentukan prov. Cirebon ini ada tiga kemungkinan, setuju atau tidak setuju dan ditunda,”ungkap Ketua DPRD Kota Cirebon, Nasrudin Azis.

            “Melihat dari kebutuhan, masyrakat tidak terlalu risau dengan tidak dibentunya provinsi Cirebon. Saya kira itu tidak perlu selama masyarakat tidak membutuhkannya. Yang di khawatirkan, adanya tendensi untuk kepentingan kekuasaan melalui program pembentukan provinsi tersebut,” papar anggota BEM Universitas Majalengka, Bei.  


(ara)

Ketua LPPM Unswagati: "Unswagati Harus Bisa Menjadi Universitas Riset”

Dr. Hj Ida Rosnidah, SE. MM, Ketua LPPM Unswagati.

UNSWAGATI, (05/1/2012) di sela kesibukan yang terjadi di kampus, tim Setara berkesempatan untuk bertemu dengan ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Unswagati, Ibu  Dr. Hj Ida Rosnidah, SE. MM. AK (45) untuk berbincang soal implementasi Tri Dharma Unswagati.

“HIDUP bahagia di dunia, mati masuk surga” sebuah kalimat yang sangat inspiratif dilontarkan oleh ketua LPPM Unswagati. Beruntung Setara berkesempatan berbincang dengan salah satu tokoh wanita yang aktif dalam bidang pengadian masyarakat dan biasa dipanggil Ibu Ida. Wanita kelahiran Cirebon, 18 Juni 1967 ini sangat suka membaca dan mengaku tidak suka dengan kegaduhan ini adalah alumnus dari SMA Negeri 2 Cirebon. Memulai karirnya dengan menjadi Yunior Auditor KAP (1989) setelah mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Sebelum menjadi dosen di Unswagati dan menjadi konsultan seperti saat ini, beliau sempat menjadi dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang. Istri dari Ir. H. Budi Widyarta, MT ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh inspiratif dalam hidupnya.  Berikut ini adalah hasil wawancara ekslusif Setara dengan beliau.

Setara       : Apa visi dan misi ibu sebagai ketua LPPM di Unswagati ?

Bu Ida       : Saya sebetulnya menginginkan Unswagati ini bisa menjadi Universitas riset .Selain dibidang pengajarannya. Yang pertama saya akan membudayakan hobi meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi misinya memotivasi dosen untuk melakukan penelitan sebagai salah satu implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi.

Setara        :  Apa saja program dan proritas unggulan yang akan dilakukan oleh LPPM ke depan?

Bu Ida    : Terwujudnya hasil-hasil penelitian yang bisa meningkatkan IPTEK bagi kesejahteraan masyarakat banyak, kemudian jika di bidang pengabdian masyarakat yaitu program bantuan dana bergulir bagi masyarakat ekonomi lemah itu hasil kerjasama antarta LPPM dan yayasan Al Mahmud yang diketuai pak Rektor dan juga ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Cabang Cirebon. Dalam bantuan kali ini, kita memberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga kepada masyarakat ekonomi lemah yang sedang dan akan melakukan wirausaha di seluruh wilayah III Cirebon.

Saat ini program ini sudah berjalan 3 bulan, di launching sejak 7 oktober 2011. Sampai saat ini sudah 111 orang dengan nilai bantuan yang telah disalurkan kurang lebih Rp.58 .400.000 program ini melibatkan para Mahasiswa sebagai AMEL (Agen Masyarakat Ekonomi Lemah) dan sudah ada 17 mahasiswa yang direkrut, silahkan jika ingin bergabung. Karena ini bentuk sarana pembelajaran dan pengabdian Mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk survey dan cek riset kelayakan calon peminjam. Sedangkan untuk syarat kriteria usahawan yang bisa dibantu ada tiga pilihan, diantaranya sudah melakukan wirausaha (sudah jalan), yang kedua ialah warga yang baru memulai usaha (ventura), dan yang terakhir untuk warga yang mengalami kebangkrutan  tapi si wirausaha itu mau memulai usahanya lagi.

Setara       : Fungsi Unswagati menurut ibu harus seperti apa?

Bu Ida       : Fungsinya? Maksudnya dilihat dari apa? Pengabdiannya atau penelitiannya?

Setara       : Pengabdian.

Bu Ida    : Fungsi Perguruan Tinggi dilihat dari pengabdiannya  harus mengimplementasikan hasil  pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi tersebut. Tentunya Perguruan Tinggi jangan berdiam di atas menara gading, ngerti kan maksud saya? Jadi harus membaur dan membumi kepada masyarakat langsung. Perguruan tinggi harus memposisikan diri menjadi masyrakat sebagai stake holder yang mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Setara        : Bagaimana pandangan ibu dalam melihat kondisi /kiprah Unswagati untuk saat ini dan di masa yang akan datang?

Bu Ida     : kalau menurut saya dengan Unswagati yang akan menjadi PTN , Unswagati akan meningkat kesejahteraan masyarakat sekitar ,kita bandingkan dengan Purwokerto sebelum dan sesudah ada Unsoed (Unversitas Jendral Sudirman), ketika ada Unsoed masyarakat sekitar terangkat taraf kesejahteraannya dengan banyaknya lapangan pekerjaan seperti tempat makan, kosan dan lain-lain merupakan bukti dengan adanya Perguruan Tinggi tersebut meningkatkan perekonomian disekitarnya.

Setara     : Apa kritikan,saran dan harapan ibu untuk Unswagati yang sudah menginjak usia 51 tahun?

Bu Ida       : Kritikan saya untuk Unswagati ,Unswagati harus bisa menjadi perguruan tinggi unggulan di nasional. Tentunya dengan mengedepankan fungsi dalam pengabdian masyarakat. Orang munghkin akan tau unpad,ui,itb tapi Unswagati belum banyak yang tahu  maka saya berharapan  untuk kedepan Unswagati harus bias dikenal seperti perguruan tinggi tersebut

Setara        : Apa kritikan ,saran dan harapan ibu untuk mahasiswa Unswagati saat ini?

Bu Ida     : Kalau untuk mahasiswa (melihat dari pengalaman ibu) ,memang tidak semua mahasiswa seperti itu tapi saya melihat banyak mahasiswa yang niat kuliah belum optimal, jadi semangat belajarnya itu loh. Dan mahasiwa kurang berminat untuk menulis karya ilmiah indikatornya tidak ada satupun mahasiwa yang ikut dalam lomba karya ilmiah yang diadakan LPPM dalam rangka dies natalis,itu yang membuat saya sedih padahal mahasiwa kita 12.000 loh. Jadi harapan ibu untuk mahasiswa ada kemauan /minat  untuk membaca, menulis ,meneliti padahal apabila mahasiwa mau ,ibu yakin para dosen siap untuk membimbing.

Setara     : terimakasih atas waktu dan informasi yang ibu berikan, semoga Unswagati menjadi perguruan tinggi riset untuk pengabdian masyarakat akan terus berlanjut dan semakin meningkat menjadi Universitas unggulan tingkat Nasional.

Ibu Ida       : sama-sama.

(Ran-Yun)

Pemira Unswagati (Pemilihan Raya Mahasiswa) 2011

Dua bulan yang lalu tepatnya pada Tanggal 26 Oktober 2011 merupakan pesta demokrasi di Universitas yang kita cintai. Pemilihan presidan,wakil presiden dan DPM U (PEMIRA) untuk masa jabatan periode 2011 s/d 2012 diikuti oleh dua calon kandidat dari 2 partai yang sudah lolos verifikasi . Partai yang menjadi peserta adalah partai  nomor 1 yaitu Partai Pendidikan dengan capresnya Ginanjar Saputra (Faperta) berpasangan dengan cawapres yaitu Wahyu Erlangga (FE) bersaing dalam pemilihan dengan partai nomor 2 yaitu Partai Mawar yang mengususng cawapres Ade Purnama (FH) berpasangan dengan cawapresma Kasman (FKIP) . SETARA secara ekslusif meliput proses pesta demokrasi pada saat itu  di setiap TPS yang disediakan PPUM. 

Dalam liputan yang kami lakukan Setara berkesempatan melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang berada disekitar TPS tentang pendapat dan  harapan kedepan mengenai PEMIRA , dari hasil wawancara salah satu mahasiswi bernama Melinda (FKIP) menyatakan untuk PEMIRA saat ini kurang sosialisasi sehingga baru tahu hari ini, lain dengan pendapat mahasiswa bernama Adi (FH) yang menyatakan dengan adanya PEMIRA mahasiswa berharap mahasiswa dapat lebih berperan aktif dalam fungsi kontrol terhadap kebijakan kampus dan presma yang terpilih nantinya dapat berperan menjadi pemimpin dalam memperjuangkan hak mahasiswa yang belum terpenuhi oleh kampus. Terlepas dari pendapat tersebut  reporter Setara melihat proses pemilihan yang terjadi setiap TPS berjalan dengan lancar dan kondusif sampai waktu akhir yang ditentukan di setiap  TPS. Setelah TPS ditutup para petugas membawa kotak suara  ke kampus 1 untuk dihitung secara terbuka dan disaksikan oleh perwakilan partai serta jajaran bagian kemasiswaan.

 Perhitungan dimulai  pada pukul 16.30 waktu kampus 1 dan dimulai dengan menghitung kotak suara partai untuk TPS kampus 1. Perhitungan berjalan lancar karena untuk kotak TPS 1 dengan keunggulan sementara partai pendidikan,dalam perhitungan  kotak suara kedua terjadi perbedaan jumlah kertas suara antara yang memilih denga surat suara didalam kotak suara yang dihitung ulang tetapi pada saat itu tidak menjadi permasalahan karena dapat dibedakan mana yang sah dan yang tidak karena ketua TPS 2 membubuhkan ttd pada surat suara di TPS tersebut. Pada perhitungan kotak suara pada TPS 3 terjadi perdebatan hebat karena terdapat selisih surat suara yang tidak dapat dibedakan sehingga perhitungan ditunda dan dilanjutkan pada kotak suara untuk cawapres dan wapresma di kampus 1.

Perhitungan untuk kotak suara TPS kampus 1 berjalan dengan lancar dengan keunggulan sementara pasangan yang diusung partai pendidikan, berlanjut pada kotak suara kampus 2 kembali terulang perbedaan surat suara sehingga menuai protes dari salah satu partai yang mengindikasikan bahwa telah terjadi kecurangan dan menuntut untuk kotak suara yang bermasalah diadakan pemilihan ulang yaitu kampus 2 dan kampus 3. Perdebatan terus berjalan sampai Waktu menunjukan hampir tengah malam perdebatan antara ppum dan paratai pendidikan menjadi sangat alot walupun ditengahi oleh WR III tetapi Partai Pendidikan tetap bersikeras diadakan pemilihan ulang demi terciptanya proses demokrasi yang jujur terlepas dari siapapun yang nanti akan menang.

 Dan pada akhirnya sekitar jam 02.00 dinihari menghasilkan kesepakatan untuk diulang dengan bukti berita acara dari PPUM yang ditandatangani oleh saksi –saksi dari masing-masing partai . Karena kesepakatan secara lisan sudah didapat banyak sebagaian saksi keluar dari tempat perhitungan untuk menunggu berita acara yang sedang dibuat oleh PPUM. Tanpa disangka dan diduga situasi kembali memanas karena tiba-tiba Ketua PPUM,Bawaslu,dan Saksi  dari Partai Mawar menghilang entah kemana, keadaan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan semua pihak terutama para kader partai pendidikan. Sehingga terjadi swepping  (pencarian) sampai ke ruang WR III dan kantor PPUM. Karena tidak menemukan maka pencarian dilakukan secara bersama-sama diseluruh sisi kampus 1 sampai kepada ruang DKM yang dicurigai jadi tempat persembunyian. Dan akhirnya ketika ruang DKM dapat terbuka lewat jendela dan cahaya lampu di nyalakan ternyata pihak PPUM,BAWALU dan beberapa saksi dari partai mawar sedang sembunyi didalamnya spontan para mahasiswa baik dari partai pendidikan maupun mahasiswa dari organisasi internal marah dan berteriak menanyakan maksud serta latar belakang tindakan yang tidak mencerminkan kedewasaan seorang mahasiswa atas tanggung jawab yang diembannya. Akhirnya tepat pada jam 03.00 massa dapat ditenangkan dengan syarat   PPUM ,BAWASLU serta Saksi Partai Mawar mau melanjutkan kesepakatan yang sudah diambil dengan melanjutkan kepada berita acara pemilihan ulang di TPS bermasalah. Forum pun dilanjutkan kepada pembahasan berita acara tetapi mahasiswa dari partai pendidikan menuntut PPUM untuk berkata jujur atas perintah siapa bersembunyi dan lari dari kesepakatan dan tanggung jawabnya. Pihak PPUM yang terdesak dengan gemetar  menjawab hal tersebut dilakukan karena kemauan sendiri dengan alasan kelelahan,sebuah alasan yang begitu klise didengar karena bukan hanya PPUM yang lelah tapi semua pihak yang berada di tempat perhitungan merasakan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan besar dibenak mahasiswa yang berada di saat itu mengapa mereka bersembunyi secara bersama-sama sampai BAWASLU juga ikut sembunyi,ada apa? Apakah ini pengkondisian dari pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan proses demokrasi yang jujur atau ada pihak yang tidak menginginkan salah satu partai menang. setelah didesak berkali-kali PPUM   tetap menjawab seperti itu  dan WR III meminta untuk melanjutkan agenda berita acara untuk terjadinya efektivitas waktu yang sudah hampir pagi. 

Akhirnya tepatnya pada pukul 03.30 berita acara pemilihan ulang ditandatangani sebagai kesepakatan tertulis demi terciptanya proses demokrasi yang jujur dan adil. Pemilihan ulang dilakukan selang 5 hari kedepan tepatnya hari senin dengan teknis penghitungan suara dilakukan langsung di setiap TPS. Dari hasil pemilihan suara partai mawar unggul di kedua TPS tetapi setelah di komulatifkan dengan hasil TPS kampus 1 kemenangan diraih oleh partai pendidikan baik jumlah pemilih partai maupun cawapres.  Hasil pemilihan tersebut telah di syahkan dalam berita acara sebagai acuan SK Rektor tentang pengesahan presma dan wapres serta anggota DPM U setahun kedepan. Sampai berita ini dibuat presiden mahasiswa terpilih yaitu Ginanjar Saputra (Faperta) dan Wakil Presiden terpilih Wahyu Erlangga (FE) telah membentuk Kabinet dengan nama Kabinet Kerakyatan yang mempunyai visi kolektif mandiri humanis. kita berharap para pemimpin BEM Universitas yang terpilih dari proses PEMIRA ini dapat mengemban amanah yang diberikan  dengan selalu membiasakan kebenaran dan harapan untuk PEMIRA kedepan bisa lebih baik dalam proses dan nilai-nilai demokrasi yang terkandung didalamnya. 


 (Raj-Mht)

  

Masih Ada Harapan Masyarakat Pada Keraton

WAWANCARA TOKOH :

Arief Natadiningrat (Sultan Raja Kasepuhan Cirebon)

Melihat kondisi pembangunan kota Cirebon, banyak factor yang harus di perhatikan dari sosial, ekonomi, pendidikan dan peran dari tokoh masyarakat. Di kota Cirebon memiliki keraton-keraton yang menjadi tempat kebudayaan dan sejarah yang mana masih menjadi panutan bagi sebagian masyarakat Cirebon dan sekitarnya.

Arief Natadiningrat sebagai Sultan Keraton Kasepuhan adalah salah satu tokoh masyarakat yang mewakili dari masyarakat keraton memaparkan sedikit tentang kondisi pembangunan kota Cirebon kepada Setara pada hari Senin (5/12) di tempat kediamannya. Berikut ini hasil wawancara Setara dengan beliau.

Perekonomian masyarakat Cirebon

Menurutnya ekonomi Cirebon relatif bagus dari segi denah Cirebon sebagai pusat bisnis, kota wisata, dan jasa sehingga ekonomi stabil dan baik, namun dari segi kesejahteraan ekonomi masyarakatnya sendiri masih banyak yang menganggur, kemiskinan yang masih banyak, kesehatan yang kurang, dan tempat huni yang tidak layak seraya menghela nafas sultan Arief menyebutkan jumlah  “6000 penduduk di sekitar keraton sendiri 40% banyak yang jobles ada yang menganggur dan bekerja serabutan” menurutnya, berdasarkann data yang di dapat dari laporan RW setempat.

Pendidikan Atau Pembodohan

Dengan serius Sultan Arief mengomentari persoalan pendidikan. Katanya “infrastruktur sekolah di kota Cirebon dari SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi memenuhi standar karena sedah menjadi tujuan menarik siswa/mahasiswa untuk masuk ke sekolah tersebut. Tapi banyak pula masyarakat yang berteriak mahal, itu dirasakan sendiri karena banyak yang meminta tolong.”

“Banyak yang putus sekolah dari Sekolah Dasar padahal sebagai langkah membangun kota Cirebon sendiri, sekitar 6% dari pendidikan SMP yang putus sekolah” tambahnya.

Peran keraton Saat Ini

“Keraton sekarang hanya sebagai  peninggalan budaya dan sejarah saja. Namun harapan masyarakat terpaku pada keratin untk sosial masyarakat Cirebon sendiri” menurut Sultan Arief yang saat diwawancarai sedang menjalani Puasa di bulan Muharram.

Dengan pemerintahan di Cirebon sendiri Sultan Arief sering menjadi mitra, tokoh untuk musyawarah, dan pembentukan Perda, ”saya sering kirim surat untuk pemerintah Propinsi dan pusat untuk diadakan pelatihan bagi pemuda yang menganggur untuk keterampilan dari pembuatan batik, ukiran, sablon, dan makanan khas Cirebon untuk SDM dan pembangunan kota Cirebon sebagai pusat ekonomi di bidang perdagangan dan  tempat wisata” menurutnya.


 (Tri Utomo)