Kontroversi Pembentukan Provinsi Cirebon

LPM SETARA, Cirebon – Wacana pembentukan Provinsi Cirebon sejak terbentuknya Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) sampai sekarang tetap hangat dibicarakan oleh masyarakat.

            “Kami optimistis bisa segera merealisasikan harapan masyarakat Ciayumajakuning yang menginginkan memiliki provinsi sendiri karena kita sudah memiliki kelayakan sebagai suatu provinsi dan akan terealisasi ide tersebut pada tahun 2010. Apalagi potensi wilayah Cirebon yang sangat besar, sebagai penyumbang 58% PAD Jabar," ungkap Ketua Umum Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) Nana Sudiana. Inilahjabar.com, 13-11-11.

                “Gagasan pembentukan provinsi Cirebon saya kira itu gagasan yang terlalu dipaksakan, jika dasar fikirannya untuk peningkatan pelayanan dan atau kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Indramayu Sholahudin Umar.

            Karena apa, lanjutnya, pertama, kita harus telaah dan cermati fungsi dari Pemprof sendiri dalam konsep otonomi daerah, kedua, kita lihat sejauh mana dari daerah kota dan kabupaten Cirebon ini sudah mengembangkan dan menjalankan fungsi kepemerintahannya untuk mengelola dan mengatur daerahnya untuk mengelola dan mengatur daerahnya untuk kesejahteraan rakyatnya, ketiga, pembentukan sebuah prov sangat high cos (anggaran tinggi) dan itu justru memunculkan ketidak-efesiensian anggaran.

            Dari secuil penyampaian di atas, gagasan pembentukan prov. Cirebon tidak berlandaskan apapun. Hanya satu alasan yang membenarkan gagasan tersebut, yakni ini hanya hasrat elite-elite politik untuk melakukan shearing kekuasaan dan shearing anggaran,” ungkap sholahodin.

            Tanggapan yang serupa pun di paparkan oleh Presiden Mahasiswa Unswagati Ginanjar “saya dengan sangat keras menolak wacana pembentukan provinsi Cirebon. Kenapa demikian, jelas-jelas terbentuknya P3C tentunya yang akan merasakan imbasnya adalah rakyat jua. Buat mensejaterakan dalam ruang lingkup yang kecil saja tidak bisa, apa lagi ruang lingkup wilayah provinsi.

            Jelas sekali, lanjutnya, ini hanya kepentingan segelintingan segelintir orang yang ingin merauk rung kekuasaan yang lebih besar lagi di birokrasi dengan mengatasnamakan rakyat”.

            Berdasarkan penelusuran dokumen yang kami temukan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Provinsi Cirebon DPRD Kota Cirebon menemukan kebohongan atas klaim Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C). Saat melakukan konsultasi ke Kemendagri dan DPR, pansus menemukan fakta, pengajuan Provinsi Cirebon belum diproses sama sekali. Padahal selama ini, P3C mengklaim berkali-kali, pembentukan Provinsi Cirebon sudah diagendakan bahkan diprioritaskan untuk dibahas di DPR. Soal kelanjutan pembentukan prov. Cirebon ini ada tiga kemungkinan, setuju atau tidak setuju dan ditunda,”ungkap Ketua DPRD Kota Cirebon, Nasrudin Azis.

            “Melihat dari kebutuhan, masyrakat tidak terlalu risau dengan tidak dibentunya provinsi Cirebon. Saya kira itu tidak perlu selama masyarakat tidak membutuhkannya. Yang di khawatirkan, adanya tendensi untuk kepentingan kekuasaan melalui program pembentukan provinsi tersebut,” papar anggota BEM Universitas Majalengka, Bei.  


(ara)